Banner_Quickbet
maxbet2
Just another WordPress site

Program Percepatan Keputusan Satu Peta Sudah Di tata Sejak 2006

Program Percepatan Keputusan Satu Peta Sudah Di tata Sejak 2006 – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ketinggalan, serta Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengunjungi acara Peluncuran Geoportal Keputusan Satu Peta serta Buku Perkembangan Infrastruktur Nasional dan penganugerahan Bhumandala Award yg didatangi ikut oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Hotel Bidakara, Jakarta.

Dalam sambutannya, Jokowi menuturkan Keputusan Satu Peta merupakan satu diantaranya program prioritas dalam penerapan Nawacita. Karenanya ada Keputusan Satu Peta ini, rencana pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin serta hak atas tanah, dan beragam keputusan nasional bisa merujuk pada data spasial yg tepat.

” Infrastruktur udah jalan, akan tetapi terdapat banyak tumpang tindih pemakaian tempat. Dengan keputusan satu peta ini dapat kita akhiri. Saya kian ke lapangan semakin tahu dimana kasus urusannya itu. Berarti, kita mengharapkan keputusan one map policy, keputusan satu peta, ini dapat menuntaskan tumpang tindih pemakaian tempat, dapat kita akhiri, ” tutur Jokowi, dalam info terdaftar, Selasa (11/12/2018) .

Jokowi menuturkan, di Kalimantan ada 19, 3 prosen tumpang tindih pemakaian tempat. Seperti tumpang tindih di batasan desa serta kecamatan. Keputusan satu peta dapat menuntaskan tumpang tindih pemakaian tempat, serta rencana pembangunan lebih tepat, tidak sekedar berdasar pada data, namun peta

” Pembangunan irigasi umpamanya, bangun dimana, mesti melalui manakah, bakal ketahuan semua. Ikut konsesi kepemilikan bakal nampak segalanya, tanah-tanah, lahan-lahan, seperti timur punya siapa, barat punya siapa, ketahuan segalanya, ” terangnya.

Ia menambahkan, sehubungan problem perizinan, terdapatnya peta ini tak usah izin area lantaran udah ketahuan. Keputusan satu peta ini bakal mengarah ke mana-mana. Maksud keputusan satu peta ini supaya ada satu standard, satu rujukan, satu basis data, satu geoportal.

” Saya pesan pada kementerian atau instansi, butuh kerja sama serta paduan. Janganlah memprioritaskan ego sektoral hingga peta yg dimanfaatkan setiap kementerian atau instansi berlainan. Gunakan keputusan satu peta ini. Serta buat kepala daerah buat kerjakan percepatan penentuan batas desa serta kelurahan, ” tangkisnya.

Program Percepatan Keputusan Satu Peta sudah ditata mulai sejak 2016 lewat penerbitan Paket Keputusan Ekonomi VIII serta Ketetapan Presiden Nomer 9 Tahun 2016. Udah ada 83 dari 85 peta tematik sudah tuntas dikompilasi serta diintegrasikan oleh Tubuh Kabar Geospasial